Masamba, 30 Desember 2023 – Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Digitalisasi sistem pemerintahan atau e-government menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan publik. Sejalan dengan upaya tersebut, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mega Buana Palopo berpartisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) Supervisi Implementasi E-Government yang diselenggarakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran strategis dalam implementasi e-government, baik dari aspek kebijakan, teknologi, maupun hukum. Dalam forum ini, Drs. Basir, selaku Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, menyoroti bahwa regulasi yang kuat sangat diperlukan dalam mendukung keberlanjutan sistem e-government. Menurutnya, tanpa dukungan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan, upaya digitalisasi dapat mengalami kendala yang menghambat efektivitas layanan publik.
Sementara itu, Abdul Malik, S.Kom., M.Cs., Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mega Buana Palopo, menegaskan bahwa kesiapan teknologi dan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam penerapan sistem berbasis elektronik. Ia menekankan pentingnya pelatihan serta penguatan kompetensi aparatur pemerintah agar dapat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Dari sisi kolaborasi akademisi dan pemerintah, Suwandi N., SKM., MPH., selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama Universitas Mega Buana Palopo, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kedua pihak dalam mengakselerasi digitalisasi pelayanan publik. Ia menekankan bahwa universitas dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung riset dan inovasi kebijakan berbasis data.
Tak kalah penting, Nursyamsi Ichsan, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo, memberikan perspektif hukum terkait implementasi e-government. Ia menjelaskan bahwa regulasi yang komprehensif harus diterapkan untuk memastikan perlindungan data serta kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dan institusi pemerintahan dapat lebih percaya terhadap sistem digital yang diterapkan.
Hasil dari FGD ini menegaskan bahwa implementasi e-government memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan publik, dan hukum. Langkah strategis yang dihasilkan dari diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam percepatan transformasi digital di Kabupaten Luwu Utara, sekaligus menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif.
Sebagai institusi akademik, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mega Buana Palopo berkomitmen untuk terus mendukung inovasi di bidang teknologi informasi, khususnya dalam penguatan e-government melalui riset, pendidikan, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait